"Punk's Not Dead...!"

OLEH NURDIN HASAN

Seulawah, TAG – Wajahnya tertunduk di antara barisan remaja berpakaian polisi di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Seulawah, Aceh Besar. Baju berwarna coklat yang dikenakannya, terbilang longgar untuk ukuran tubuh mungilnya. Begitu pula dengan celana coklat pekat. Topi rimba yang dikenakan seolah menenggelamkan kepalanya.

Aris Munandar nama remaja itu. Usianya baru 15 tahun. Masih kelas satu di sebuah SMA di Medan, Sumatera Utara. Di barisan itu, remaja yang lebih senang disapa Ayi terlihat paling muda. Tubuhnya juga paling mungil. Makanya, seragam polisi yang dikenakan agak kebesaran di tubuhnya. Dia tak banyak omong. Jika ditanya, hanya menjawab singkat.

Remaja tanggung ini “masuk” SPN Seulawah bukan lantaran sedang mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri). Sejak Selasa (13/12) lalu, Ayi “dipaksa menetap” di sini selama sepuluh hari, setelah polisi menangkap 65 anak punk saat menggelar konser musik di Banda Aceh, Sabtu malam pekan silam. Ayi termasuk seorang di antara anak punk yang “terjaring”.

Gara-gara “dihukum” menjalani pembinaan di SPN, Ayi tak bisa bersekolah. Sudah sepekan, dia meninggalkan bangku sekolah setelah memutuskan untuk memenuhi undangan komunitas punk Aceh dalam acara penggalangan dana buat panti asuhan dan anak yatim melalui konser musik. Ya, malam itu, saat ditangkap, Ayi dan teman-temannya tengah berada di konser musik rock bertajuk “Aceh for Punk” di Taman Budaya, Banda Aceh.

Ayi bersama 64 punkers lain sempat mendekam di balik jeruji besi Markas Polisi Resort Kota (Mapolresta) Banda Aceh. Di sana, mereka ditempatkan dalam bui-bui kecil, berdesak-desakan. Baru pada Selasa (13/12), mereka diboyong ke SPN Seulawah, 62 kilometer arah timur Kota Banda Aceh.

Berada di sekolah polisi, perasaan Ayi campur-aduk. “Antara senang dan sedih,” katanya saat dijumpai siang itu, di antara barisan berseragam coklat. “Senang karena ada ilmu. Sedih karena saya tidak bisa bersekolah.”

Sebenarnya, Ayi datang ke Banda Aceh telah mendapat izin dari orangtuanya di Medan. Tetapi sejak ditangkap, dia tak bisa berkirim kabar kepada orangtuanya. Inilah yang membuat Ayi makin sedih. Apalagi, sejak alat komunikasi miliknya disita polisi (untuk sementara waktu).

“Saya tidak tahu bagaimana reaksi orangtua kalau tahu saya dibawa ke sini,” kata Ayi. Raut wajahnya seperti menyimpan kegelisahan mendalam. “Saya mau menghubungi orangtua, tapi bagaimana caranya?”

Aris Munandar

Selama berada di sekolah untuk mencetak polisi, Ayi mengaku mendapat ilmu baris-berbaris dan tatakrama. Saban hari mereka diwajibkan mengikuti “pendidikan” instan mengenai dua hal ini. Inilah yang membuat Ayi merasa senang berada di sini.

Namun, selepas 10 hari “menimba” ilmu di SPN tak lantas membuat Ayi melupakan jalur kehidupan yang diambil sebelum ditangkap polisi. Dia tetap akan menjadi seorang punker.

“Saya senang menjadi punker,” ujar remaja ini. “Jadi saya tetap seorang punker.”

Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, yang selama ini sering ikut operasi razia terhadap pelanggar syariat Islam, menyebutkan keberadaan komunitas punk telah “meresahkan masyarakat.” Dia juga mengaku pihaknya akan terus memburu sisa-sisa anak punk yang berhasil lolos saat penyergapan Sabtu (10/12) malam lalu.

“Keberadaan komunitas punk telah sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan masyarakat Banda Aceh,” katanya. “Ini adalah penyakit sosial baru di Banda Aceh. Jika terus dibiarkan, pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih banyak lagi untuk menangani mereka.”

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan itu, tempat-tempat publik di Banda Aceh seperti Taman Sari, Museum Tsunami dan lokasi lain yang sering dijadikan tempat kumpul-kumpul komunitas punk menjadi jorok karena “anak-anak remaja tersebut tak mandi berhari-hari dan pakaian mereka kumal.”

“Moral mereka juga hancur. Laki-laki dan perempuan bergabung bersama dan itu bertentangan dengan syariat Islam,” tutur Illiza, yang juga ikut dalam operasi penangkapan anak-anak punk saat menggelar konser musik di Taman Budaya.

Selain komunitas punk tidak diterima Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, menurut Illiza, alasan penggerebekan konser musik itu karena panitia konser memanipulasi izin. Dalam surat yang diajukan ke Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), disebutkan bahwa penyelenggara kegiatan berasal Komunitas Anak Aceh.

Ketika digerebek, kata Illiza, polisi menemukan ganja kering dan minuman keras. “Kasian anak-anak kita hancur moralnya. Makanya, kita tidak boleh membiarkan komunitas punk tumbuh di Banda Aceh,” katanya. “Masyarakat Banda Aceh sangat mendukung langkah yang kita lakukan untuk membina anak punk di SPN Seulawah.”

Illiza menambahkan, pihaknya terus melancarkan razia untuk memburu anak punk yang berkeliaran di ibukota Banda Aceh. Selanjutnya, dibina di SPN Seulawah. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 200 orang.

“Kita tetap lakukan razia. Kalau ada yang tertangkap akan dibawa ke SPN, karena dengan pembinaan di sana diharapkan mereka bisa berubah,” katanya.

Illiza mengaku waktu 10 hari tak cukup untuk membina anak punk. Tapi, untuk tahap pertama anak punk dari luar Aceh dibina 10 tahun dan setelah itu akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

“Bergabung dengan komunitas punk jelas-jelas merusak mental dan akhlak mereka. Selain itu, juga tidak sesuai dengan syariat Islam yang diberlakukan di Aceh,” katanya.

“Aceh ini, daerah syariat. Jadi, siapa pun harus ikut aturan yang berlaku di Aceh. Komunitas punk melanggar syariat Islam.”

***

JUANDA, seorang punker. Dia berhasil lolos saat penggerebekan polisi. Mahasiswa sebuah universitas ternama di Banda Aceh ini telah aktif di komunitas punk ‘Tanggul Rebel’, sejak tiga tahun silam. Setelah operasi penangkapan itu, pemuda berusia 20 tahun yang di kalangan teman-temannya dipanggil “Lowbet” terpaksa menanggalkan sementara pernak-pernik punknya dan tiarap karena razia memburu sisa-sisa punk masih gencar dilakukan.

“Kami bukan kriminal, tetapi kami dipukul seperti binatang saat ditangkap padahal kami tak membuat onar,” katanya saat diwawancarai, Kamis (15/12).

Sejak itu, Juanda mengaku telah membaca beberapa aturan hukum yang mungkin mereka langgar. Tapi, dia tak menemukan satupun aturan hukum yang berlaku di Aceh telah mereka kangkangi. Dia juga bilang sedang melobi beberapa LSM, untuk membebaskan rekan-rekannya dari “pusat pembinaan” SPN Seulawah. Juanda mengaku, bila diperlukan akan menempuh jalur hukum terhadap polisi dan Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah menangkap komunitas punk.

“Kami dituduh melanggar syariat Islam yang berlaku di Aceh. Qanun mana yang telah kami langgar? Tolong tunjukkan, karena tak ada satu pun Qanun yang kami langgar,” katanya, seraya menambahkan komunitas punk hanya ingin mengekspresikan kebebasan dengan caranya sendiri.

Konser musik bertajuk “Punk for Aceh” di Taman Budaya, kata dia, digelar sebagai wujud kebangkitan kembali komunitas punk Aceh setelah sempat vakum akibat konflik bersenjata. Panitia mengundang komunitas punk dari beberapa daerah lain di Indonesia seperti Lampung, Jakarta, Bekasi, Jambi, Batam, Pekanbaru, Medan, hingga Bali. Komunitas punk telah ada di Aceh, sejak tahun 1980-an.

Tetapi, konser itu berubah jadi petaka. Polisi bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) membubarkan dan menangkap pengunjung yang mayoritas anak punk. 65 punkers, termasuk enam perempuan, ditangkap dan sisanya berhasil meloloskan diri, termasuk Juanda. 36 di antara mereka yang tertangkap berasal dari luar Aceh.

“Saya sangat sedih melihat kawan-kawan dipukul dengan pentungan, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka. Rambut kawan-kawan dijambak. Mereka diseret seperti penjahat dan dimasukkan ke truk,” katanya.

Setelah tiga malam mendekam di sel Mapolres Kota Banda Aceh, semua anak punk diangkut ke SPN Seulawah. Sebelum pemberangkatan pada Selasa sore, Kapolda Aceh, Irjen Pol Iskandar Hasan, mengatakan, para punkers itu akan “dibina”.

“Nanti ada acara tradisi. Pertama, acara potong rambut. Kedua, cebur kolam. Yang wanita potong gaya polwan (polisi wanita),” kata Iskandar kepada wartawan. “Setelah itu ganti pakaian busuk. Kemudian kita ganti dengan pakaian lain yang bagus. Kita kasih sikat gigi, odol, sabun, sampo, sandal, alat sembahyang. Semua kita berikan.”

Kapolda Aceh menyatakan, pembinaan yang dilakukan di SPN Seulawah tak melanggar HAM, tetapi “mengembalikan mental dan moral” para punkers. “Saya ingatkan (pembinaan) tidak melanggar HAM. Kita tetap orientasi membina masyarakat, membina bangsa kita. Ini bangsa kita juga kan? Bukan bangsa India kan?,” katanya.

Langkah polisi mendapat dukungan dari Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Sekretaris Jenderal HUDA, Tgk Faisal Ali, memberikan apresiasi kepada Kapolda Aceh yang telah bersedia “membina” anak punk di SPN Seulawah karena langkah itu akan “mengembalikan mereka ke jalan hidup yang sebenarnya sesuai anjuran agama.”

“Mereka perlu diperhatikan, diberi arahan agar bisa hidup teratur dan layak. Anak-anak punk adalah aset bangsa yang memiliki tanggungjawab bersama untuk dibina. Mungkin selama ini cara hidup mereka menyimpang,” kata Faisal.

Faisal, yang juga Ketua Nahdatul Ulama (NU) Aceh, menyesalkan sikap sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyoroti seolah tindakan polisi membina anak punk melanggar HAM.

“Tidak ada pelanggaran HAM oleh polisi,” katanya, seraya menambahkan “pembinaan” seperti itu bisa dijadikan contoh untuk mengatasi masalah remaja lain, seperti pengguna narkoba.

Dia juga meminta Pemerintah Aceh untuk ikut serta dalam pembinaan generasi muda agar tak terjerumus ke perbuatan melanggar syariat Islam, yang diberlakukan di Aceh sejak 2001 silam.

“Saya minta aparat pemerintah dan kepolisian tidak perlu terpengaruh oleh pihak manapun dalam upaya kita menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Namun, Evi Narti Zain, Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, memprotes apa yang dilakukan polisi untuk “membina” punkers di SPN Seulawah, karena langkah itu dianggap tidak layak dan terkesan mengedepankan pendekatan kekerasan.

“Patut dipertanyakan yang mau dibina itu apa? Menurut saya, langkah polisi aneh karena punk itu tidak salah,” katanya seraya menambahkan, kalau ada punkers terlibat narkoba, mabuk atau menggangu masyarakat, maka ditindak sesuai hukum.

Perempuan aktivis itu tidak yakin pendekatan “membina” di SPN Seulawah akan menyelesaikan masalah. “Jika membina mental dan karakter mereka, kenapa tidak sekalian dimasukkan ke pesantren atau panti rehab sosial,” kata Evi.

Begitu tiba di SPN Seulawah, para punkers itu dibagi dalam dua kelompok. Di sini, sejumlah polisi telah siap dengan gunting dan alat pencukur rambut di tangan. Satu persatu rambut punkers laki-laki, dicukur habis. Kepala mereka plontos sudah. Sedangkan, rambut punkers yang perempuan dipotong seperti model polisi wanita. Lalu, seluruh punkers dicebur dalam kolam.

Foto-foto mereka saat dicukur rambut dan mandi kolam dengan kepala plontos di bawah pengawasan polisi, menghiasi berbagai media internasional. Media asing juga heboh memberitakan kasus itu. Reaksi pun datang bertubi-tubi dari komunitas punk di berbagai belahan dunia, yang “mengecam” tindakan polisi.

Malahan, ada satu website yang khusus menggalang petisi untuk pembebasan anak punk yang sedang menjalani “pembinaan”. Sementara, sejumlah punkers Rusia melancarkan aksi protes dengan mencoret-coret dinding Kantor Kedutaan Indonesia di Moskow. Solidaritas juga datang dari komunitas punkers Jakarta. Mereka menggelar aksi protes di depan kantor penghubung Pemerintah Aceh di kawasan Menteng, Sabtu (17/12).

Reaksi berlebihan sejumlah kalangan di luar negeri berbeda jauh ketika beberapa anak punk digaruk Satpol PP & WH, Februari silam. Kala itu, mereka yang ditangkap juga dicukur habis rambutnya, tetapi tidak ada pemberitaan di media asing.

Saat bertemu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Kamis (15/12), Kapolda Aceh mengaku ditelepon Duta Besar Jerman dan Perancis yang mempertanyakan penangkapan punkers. Ia heran dengan besarnya perhatian negara asing atas kasus penangkapan anak punk di Aceh.

Menurut Iskandar, kedua duta besar negara sahabat itu mempersoalkan kenapa para punkers diceburkan ke dalam kolam. “Saya bilang ini tradisi. Saya saja waktu masuk Akpol dulu juga diceburkan ke kolam,” ujarnya, disambut gelak tawa sejumlah anggota DPRA.

Tetapi, sejauh itu belum ada komentar dari kalangan anggota dewan menyangkut “pembinaan” yang dilakukan di SPN Seulawah.

Selama kegiatan pembinaan, punkers diharuskan bangun pagi pukul 5:00 dan baru diperbolehkan untuk tidur pada pukul 22:00 Wib.

M. Fauzie, seorang pembina, mengatakan, selama berada di SPN, komunitas punk dibina mental spiritual, akhlak, dan perilaku. Jumat pagi, tim dari MPU khusus datang ke SPN untuk memberikan siraman rohani kepada anak punk yang rata-rata berusia 20-an tahun itu.

“Sedangkan untuk mereka yang nonmuslim, kita sediakan pendeta,” ungkap Fauzie. “Selama di sini, kita juga mengajarkan bangun pagi tepat waktu, cara makan, disiplin, dan sopan santun.”

Tetapi, Juanda melihat “pembinaan” di SPN Seulawah sebagai tindakan tidak manusiawi karena, menurut dia, mengedepankan pendekatan militeristik. “Kalau memang ingin membina anak punk kenapa tidak dilakukan Dinas Sosial atau pesantren? Apa salah mereka sehingga perlu dibina/ Mereka hanya ingin mengespresikan kebebasannya,” katanya.

“Saya tidak bisa terima kalau dibilang melanggar syariat. Di hotel-hotel yang jelas ada perbuatan melanggar syariat, kenapa tidak pernah digerebek? Begitu juga di café-café pinggir jalan banyak pekerja seks komersial yang berkeliaran tengah malam, kenapa tak ditangkap? Apa karena mereka membayar pajak.”

***

DARI kejauhan, sayup-sayup terdengar lantunan ayat suci Al-Quran melalui pengeras suara Masjid Babuttaqwa. Komandan peleton memberikan aba-aba, untuk bersiap. Ayi dan para punkers lain mengambil posisi siaga, sebelum akhirnya melangkahkan kaki, meninggalkan lapangan di atas bukit.

Siang itu, punkers cowok beragama Islam akan melaksanakan ibadah salat Jumat perdana di Masjid Babuttaqwa, yang terletak di luar kompleks SPN Seulawah. Dari barak, masjid hanya terpaut 400 meter. Tetapi, para pembina tak membolehkan mereka jalan kaki menuju masjid.

Mengenakan baju koko dan berkain sarung, mereka diangkut menggunakan dua truk polisi. Di masjid, cukup mudah mengenali mereka di antara jamaah lain: kepala plontos, berbaju koko, dan bersarung. Sebagian ada yang bertato di tangan, kaki atau leher. Baju koko mereka yang masih baru berwarna putih, coklat tua, hitam, dan kuning. Sarung yang dikenakan bermotif garis-garis.

Begitu memasuki masjid, sebelum khatib berada di atas mimbar, sejumlah punkers melaksanakan salat sunat dua rakaat. Tapi banyak di antara mereka yang langsung duduk, membentuk saf sesama punkers. Beberapa dari mereka terlihat saling berbisik sesama teman di sampingnya.

Kala khatib di mimbar, sejumlah punkers mendengarkan isi khutbah –yang di akhir khutbah sempat menyorot kehidupan punk yang dinilainya “sampah” masyarakat– dengan tekun sambil tertunduk kepala. Ada pula yang tertidur.

Usai salat Jumat, beberapa punkers terlihat melaksanakan salat sunat dua rakaat. Ada juga yang memanjatkan doa. Di jalan luar masjid, dua truk telah siaga, untuk membawa kembali ke ‘pusat pembinaan’.

Sejumlah anak punk terlihat akrab berbicara dengan polisi yang mendominasi jamaah salat Jumat di masjid itu. Kalangan jurnalis mewawancarai mereka. Sedangkan, fotografer sibuk memotret anak-anak punk yang telah “berubah” penampilan.

Yudi terbilang ramah dan santun. Mengenakan koko putih, dia melangkah keluar masjid. Dia sempat menyalami kawannya. “Di sini kami tidak dipukul,” katanya.

Ketika tiba ke SPN Seulawah, Yudi sempat meronta saat rambut mohawknya akan dicukur. “Saya nangis waktu kemarin kepala digunduli,” jelasnya.

Yudi berharap bisa segera “bebas” dan bergaul dengan teman-teman lain di Takengon atau Medan. Ia menolak jika disebut punkers sebagai para pembuat anarkis. “Kami tidak ganggu orang lain,” kata dia.

Bagi tamatan SMU di Medan ini, punk adalah jalan hidup. “Saya mencintai punk,” ujar Yudi, yang punya keahlian menyablon baju. Dari kerja nyablon, dia bisa menghidupi diri sendiri.

Andre

Ketika berada di atas truk, Andre mengaku capek mengikuti “pembinaan” di SPN Seulawah. Remaja asal Kabupaten Binjai, Sumatera Utara, yang sejak kecil telah hidup di jalanan secara tegas mengakui, dia akan kembali menjadi punk setelah keluar dari “pembinaan”.

“Saya akan tetap menjadi punk setelah selesai di sini, karena sudah menjadi pilihan hidup saya. Mereka tak mungkin mengubah jalan pilihan hidup saya,” ujar remaja berusia 18 tahun ini.

Hal yang sama juga diungkapkan Intan Natalia, 20 tahun. Perempuan Medan ini menjadi seorang punker sejak 2009 lalu, ketika menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Perempuan yang sempat kuliah selama tiga semester masuk punk karena merasa kebersamaan yang tinggi di antara komunitas itu.

“Saya merasa cocok dengan punk. Di sini, ada kebersamaan. Kalau ada, sama-sama ada. Tapi kalau tidak ada, kami dibantu oleh punker lain,” ujarnya.

Intan menolak jika punkers diperlakukan seperti penjahat. “Punk itu bukan kriminal. Jadi, kenapa kami ditangkap? Apa salah kami? Jangan melihat kami dari sisi negatif,” katanya.

Bagi Intan, tidak adil jika menilai punkers sebagai pembuat onar yang hidup urakan di jalanan. “Ada juga sisi positif punk. Kami punya keahlian masing-masing, seperti membuat tato, piercing, dan nyablon,” tuturnya.

Ia mengaku sangat sedih saat rambutnya dipotong. Dia sempat menangis kala rambut kesayangannya dipangkas. “Tapi mau gimana lagi. Saya mau protes juga tak ada gunanya, ya saya ikhlas saja rambut kesayangan saya dipotong,” katanya.

Intan mengaku sengaja datang ke Banda Aceh untuk ikut berpartisipasi pada konser musik penggalangan dana buat anak yatim panti asuhan.

“Saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba saya ditangkap. Saya tidak tahu apa alasannya saya ditangkap sebab saya tak melanggar hukum,” katanya sambil menundukkan kepala.

Selama ikut “pembinaan” di SPN Seulawah, dia berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan. Di sini, dia diajari cara berdisiplin, cara beradaptasi dengan lingkungan, agama.

“Saya sudah mulai disiplin. Ada perubahan kecil setelah saya di sini. Yang tadinya urak-urakan, kini mulai disiplin waktu. Butuh proses untuk berubah, step by step,” lanjutnya.

Aldi, 17 tahun, yang hanya tamat SMP juga mengatakan setelah “pembinaan” itu, dia akan kembali menjadi punk. “Setelah dari sini akan tetap jadi punk karena saya suka pola kehidupan punk. Saya bukan kriminal, mencuri bukan punk. Kalau kerjanya mencuri, buat apa saya masuk punk,” katanya, seraya menambahkan untuk biaya makan sehari-hari, dia bekerja menyamblon baju dan membuat stiker.

Muhammad Alhamda, pengacara dari LBH Banda Aceh yang mengunjungi anak punk di SPN Seulawah, hari Jumat itu, mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah keliru karena tidak mungkin mengubah pilihan hidup seseorang.

“Saya yakin mereka akan kembali menjadi punk setelah keluar dari sini. Saya tadi sempat berbincang dengan beberapa orang dari mereka yang mengaku akan kembali menjadi punk,” katanya.

Seharusnya, jelas Alhamda, pemerintah mengajak anak punk berdialog. Bila perlu mereka diajak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan sosial yang dilaksanakan pemerintah. Dengan begitu, mereka merasa tidak “dipinggirkan” seperti yang terkesan selama ini.

Evi dari Koalisi NGO HAM juga tak yakin dengan pola “pembinaan” seperti itu akan bisa menghilangkan komunitas punk di Aceh. Buktinya, setelah penangkapan pada Februari lalu, jumlah anak punk di Banda Aceh bukan berkurang, melainkan semakin bertambah.

“Punk itu adalah cara mereka mengekspresikan kebebasan dan perbedaan. Itu normal dan ada di berbagai belahan dunia lain. Seharusnya, mereka diajak dialog untuk mengetahui kenapa mereka berperilaku begitu. Tapi, mereka seperti itu kan hak mengekpresikan kebebasan. Tidak ada yang salah dari anak punk,” katanya.

Namun, Wakil Walikota Banda Aceh tetap bersikukuh untuk “memberantas” anak punk dari Banda Aceh. Kebijakan pemerintah itu mendapat dukungan dari Kapolres Kota Banda Aceh, Kombes Pol Armensyah Thay.

“Niat polisi baik, ingin membina mereka menjadi lebih baik. Apalagi di Aceh memberlakukan syariat Islam. Perilaku-perilaku menyimpang seperti anak punk, tidak boleh hidup di Aceh,” kata Armensyah.

Menurut dia, polisi hanya membantu Pemerintah Kota Banda Aceh karena aparat Satpol PP dan WH belum mampu mengatasi anak punk. “Kita hanya dukung program pemerintah. Kita ingin amankan Banda Aceh dari kegiatan yang tidak sesuai syariat Islam,” katanya.

Setelah “pembinaan” di SPN Seulawah, jelas Illiza, punkers dari luar Aceh akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Sedangkan, anak punk Aceh terus dipantau perkembangannya.

“Setelah pembinaan, kita panggil kepala daerah asal anak punk dan orangtuanya. Bila tidak ada orangtua lagi, dipanggil kepala desa sehingga nanti mereka bertanggungjawab memantau anak punk sampai sadar,” katanya.

Bagaimanapun, ideologi punk telah betul-betul merasuki hidup para remaja itu. Sehingga tidak salah jika Andre, Aris Munandar, Intan, Yudi dan puluhan punkers yang sedang “dibina” di SPN Seulawah akan kembali ke komunitas mereka setelah pendidikan 10 hari selesai.

“Punk’s not dead…!!! (Punk tak pernah mati –red.),” teriak Andre dari atas truk yang membawanya kembali ke barak “pembinaan”.[]