KIP Gugurkan 2 Bakal Calon Gubernur Aceh

Banda Aceh, Jan 29 (TAG) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memastikan tidak akan melakukan verifikasi dukungan terhadap dua bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang maju melalui jalur perseorangan. Dengan begitu, kedua bakal calon itu batal jadi kandidat gubernur dan wakil gubernur Aceh dalam Pilkada yang kemungkinan digelar April mendatang.

Keputusan menggugurkan Fakhrulsyah Mega - Zulfinar dan Hendra Fadli - Yuli Zuardi Rais diambil KIP Aceh dalam rapat pleno yang digelar di Banda Aceh, Minggu. 
Pleno yang dipimpin Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh, dihadiri Wakil Ketua Ilham Saputra dan para anggota KIP Nurjani Abdullah, Akmal Abzal, Robby Syahputra, dan Zainal Abidin. 

Nurjani, Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KIP Aceh mengatakan, kedua bakal calon gubernur itu tidak melengkapi persyaratan seperti diatur dalam Keputusan KIP tentang pencalonan. 

"Kita tidak melakukan verifikasi karena dua bakal calon ini tidak menyerahkan rekapitulasi dukungan perdesa seperti yang disyaratkan. Jadi otomatis gugur," kata Nurjani dalam siaran pers yang diterima The Aceh Globe.

Kedua pasangan bakal calon itu mendaftarkan diri ke KIP Aceh pada detik-detik terakhir pembukaan pendaftaran ketiga kalinya yaitu 24 Januari tengah malam. Pembukaan pendaftaran untuk ketiga kali itu dilakukan KIP setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan dalam putusan selanya awal pekan lalu. 

Fakhrulsyah adalah seorang staf ahli di Kementerian Kesra RI. Pasangannya, Zulfinar merupakan seorang lulusan IAIN Ar-Raniry. Sedangkan, Hendra Fadli adalah bekas Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh. Sementara Yuli adalah Direktur Eksekutif Save Emergency For Aceh (SEFA).

Selain kedua pasangan itu, Partai Aceh juga mendaftarkan kandidatnya, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, pada kesempatan ketiga itu. Ketiga pasangan bakal calon gubernur itu telah menjalani tes kesehatan dan uji mampu membaca Al-Quran pada pekan lalu. Mereka dinyatakan sehat dan lulus membaca Al-Quran.

Sebelumnya, KIP telah menetapkan empat pasangan calon gubernur Aceh sampai akhirnya Mendagri menggugat KPU dan KIP ke Mahkamah Konstitusi. Lalu, MK memerintahkan untuk membuka kembali masa pendaftaran selama satu minggu dalam putusan selanya pada awal pekan lalu.

Malah, keempat pasangan calon itu sudah menarik nomor urut dan Pilkada sebelumnya direncanakan, 16 Februari 2012. Mereka adalah Ahmad Tajudin (seorang pimpinan pesantren di Aceh Besar) – Teuku Suriansyah (mantan Dirut PT KKA), Irwandi Yusuf (gubernur sekarang) – Muhyan Yunan (mantan kepala dinas Bina Marga), Darni M. Daud (Rektor Universitas Syiah Kuala) – Ahmad Fauzi (dosen IAIN Ar-Raniry Banda Aceh) dan Muhammad Nazar (wakil gubernur Aceh sekarang) – Nova Iriansyah (anggota DPR RI dari Partai Demokrat).

Untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Aceh, kandidat jalur perseorangan harus menyerahkan dukungan KTP sebesar 3 persen dari jumlah penduduk Aceh yaitu minimal 148.598 fotocopy Karta Tanda Penduduk (KTP).

Hendra ketika dikonfirmasi mengenai keputusan KIP menyatakan sangat terkejut karena sama sekali tidak menyangka kalau dia akan digugurkan dari bursa calon gubernur Aceh.

“Alasan KIP terkesan mengada-ngada karena itu sifatnya teknis saja agar memudahkan mereka bekerja ketika melakukan verifikasi. Secara substasi kami sudah melampirkan 152.000 dari 200.000 lebih fotocopy dukungan yang kami siapkan,” katanya.

Hendra juga menyatakan pihaknya akan melakukan kajian untuk secepatnya menyiapkan gugatan hukum terhadap KIP ke Mahkamah Konstitusi karena “KIP Aceh telah mencabut hak konstitusi kami untuk berpartisipasi dalam Pilkada Aceh.”

Menurut dia, waktu yang diberikan sangat sempit sehingga mereka tidak sempat melakukan rekapitulasi sesuai keinginan KIP Aceh. Karena keterbatasan waktu, maka pihaknya merekapitulasi fotocopy dukungan KIP berdasarkan kabupaten dan kota.

“Itu hanya teknis saja. Intinya kami telah menyerahkan dukungan KTP dan harus diverifikasi oleh KIP. Tidak ada aturan dalam Undang-undang dan Qanun yang mengharuskan dukungan KTP disortir berdasarkan desa,” katanya.[]